Di tengah hiruk pikuk konservasi satwa liar, perhatian seringkali tertuju pada spesies ikonik yang terancam punah secara global. Namun, terdapat isu penting yang sering terabaikan, yaitu nasib alap alap yang tidak dilindungi secara memadai di berbagai yurisdiksi. Alap-alap, atau yang dalam taksonomi sering merujuk pada jenis elang kestrel atau falcons kecil, adalah burung pemangsa penting dalam ekosistem. Mereka berfungsi sebagai pengendali populasi hama serangga dan hewan pengerat, menjaga keseimbangan alamiah.
Masalah utama muncul ketika status konservasi alap-alap bervariasi tajam antar wilayah. Beberapa spesies alap-alap memiliki perlindungan ketat berdasarkan konvensi internasional, namun banyak populasi lokal atau subspesies yang tidak tercakup dalam daftar perlindungan prioritas. Ketika sebuah spesies atau populasi dikategorikan sebagai "tidak dilindungi" atau memiliki regulasi yang longgar, mereka menjadi sasaran empuk bagi berbagai ancaman. Ancaman ini seringkali bermula dari hilangnya habitat akibat ekspansi pertanian dan pembangunan, serta perburuan ilegal yang dipicu oleh kesalahpahaman atau permintaan pasar gelap.
Ketiadaan status perlindungan formal seringkali berarti kurangnya alokasi dana konservasi. Pemerintah dan lembaga lingkungan cenderung memprioritaskan sumber daya pada spesies yang secara eksplisit terdaftar sebagai rentan atau terancam punah. Konsekuensinya, nasib alap alap yang tidak dilindungi ini menjadi seperti anak tiri dalam program konservasi. Mereka terus berjuang menghadapi tekanan antropogenik tanpa jaring pengaman hukum yang kuat.
Mengabaikan populasi predator seperti alap-alap, meskipun bukan spesies "paling terancam," dapat menyebabkan efek domino pada rantai makanan. Sebagai predator puncak di tingkat ekologisnya, keberadaan mereka mencerminkan kesehatan lingkungan secara keseluruhan. Jika populasi alap-alap menurun drastis—bahkan jika penurunan itu disebabkan oleh faktor yang tampak sepele seperti penggunaan pestisida yang tidak diatur—keseimbangan populasi mangsa mereka akan terganggu.
Misalnya, penurunan populasi alap-alap kecil dapat memicu lonjakan populasi tikus atau serangga tertentu. Hal ini tidak hanya merugikan sektor pertanian tetapi juga dapat mengubah struktur vegetasi lokal. Oleh karena itu, status "tidak dilindungi" bukanlah jaminan keberlanjutan; sebaliknya, itu adalah bendera merah yang menandakan bahwa ekosistem tersebut berada di ambang ketidakstabilan yang mungkin baru akan terlihat dampaknya bertahun-tahun kemudian.
Menghadapi kenyataan bahwa alap alap yang tidak dilindungi seringkali lolos dari pengawasan regulasi besar, solusi jangka panjang harus berfokus pada tingkat lokal. Program edukasi publik memainkan peran krusial. Banyak perburuan atau penangkapan terjadi bukan karena niat jahat, melainkan karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang peran ekologis alap-alap. Mengajarkan bahwa alap-alap adalah sekutu petani, bukan hama, dapat mengurangi konflik antara manusia dan satwa liar.
Selain edukasi, advokasi lokal untuk memasukkan populasi alap-alap yang rentan ke dalam daftar perlindungan regional atau provinsi menjadi sangat penting. Meskipun mungkin sulit mendapatkan status CITES (Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Fauna dan Flora Liar Terancam Punah), regulasi domestik yang lebih ketat, seperti pengetatan penggunaan racun tikus yang dapat menyebabkan keracunan sekunder pada alap-alap, memberikan lapisan perlindungan yang sangat dibutuhkan. Konservasi yang efektif membutuhkan pendekatan berlapis, dimulai dari pengakuan bahwa setiap komponen ekosistem—bahkan yang belum resmi "dilindungi"—layak mendapat perhatian serius.
Kesimpulannya, isu mengenai alap-alap yang tidak mendapat perlindungan yang semestinya adalah cerminan dari celah dalam sistem konservasi kita. Untuk memastikan keberlanjutan keanekaragaman hayati, kita harus proaktif dalam mengidentifikasi dan melindungi populasi yang berada di zona abu-abu regulasi. Nasib predator kecil ini adalah barometer kesehatan lingkungan kita yang patut kita perhatikan bersama.